PILKADA DAN PEMILU 2024 MEMILIH YANG SERIUS MERAKYAT

AG News, Kami akan menginformasikan kepada seluruh Senioritas dan Yunioritas yang ada di daerah Meepago bahwa sebelumnya dan saat ini yang sedang terjadi di depan mata kita bahwa Hak-hak Masyarakat Pribumi belum pernah di hargai oleh Orang Non Papua  malah mereka (ONP) lebih menonjol seolah-olah mereka Pemilik Negeri bahkan Pemerintah Daerahpun malah memihak kepada Orang Non Papua sehingga tidak pernah dan belum pernah melihat Jatuhnya Korban masyarakat pribumi.

Maka dari itu, kami menghimbau kepada semua Senioritas, Yunioritas, Pemuda dan Masyarakat untuk dapat memahami dan menyatukan setiap perbedaan Persepsi bahwa Pilkada dan Pemilu 2024 mendatang kita harus memilih mereka yang serius merakyat yang mampu :

1. Terbitkan dan tetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang adalah Pagar Daerah;
2. Mampu melihat, mendengar bahkan mengiakan keluhan-keluhan dari masyarakat pribumi.

Sehingga orang pribumi dapat hidup di atas negeri mereka  dengan aman dan tenteram.

Jika kita salah memilih Pemimpin Daerah baik itu Eksekutif dan Legislatif maka hal tersebut akan terulang kembali pada masa mendatang sehingga ke depannya kita akan menambah penderitaan di atas negeri kita.

Jadi pada prinsipnya bahwa yang akan hendak Calon Eksekutif dan Legislatif bahwa persyaratannya :

1. Pendidikan  minimal D3/S1;
2. Mampu terbitkan Peraturan Daerah      (Perda) yang adalah Pagar Daerah;
3. Mampu terjung di lapangan atau TKP;
4. Mampu melihat, mendengar bahkan mengiakan keluhan-keluhan dari masyarakat pribumi;
5. Betah duduk di Yameewaapa atau Daerahnya;
6. Dll

Jika point-point itu terpenuhi maka Hak-hak daripada Masyarakat Pribumi kemungkinan besar akan di hargai oleh Orang Non Papua dan akan Hidup aman di daerahnya.

Salam Perubahan...

#Andarias Giyai

Share on Google Plus

ABOUT ME Andy Giyai

Hidup berjuang demi masyarakatku yang selalu di tindis, di bunuh, di rampok, di siksa seperti binatang buruan di hutan oleh Militerisme Aparat Polisi dan Tentara Nasional Indonesia dan di curi, di rampas serta di kuras habis hasil kekayaan alamku pribumi West Papua oleh negara Indonesia dengan mengupdate berbagai Informasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di atas tanahku Papua Barat melalui media Web Online pribadi atau di dunia internasional secara berimbang dan beragam".