SEJARAH BENCANA KOLONIAL DAN PENENTUAN NASIB SENDIRI DI PULAU WEST PAPUA (WEST NEW GUINEA)

Ditulis Oleh: John Anari, Comp. Eng

Kami dari Masyarakat Adat Papua Barat yang tergabung dalam Organisasi Pribumi Papua Barat ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak atas waktumu untuk mendengarkan suara kami dari Papua Barat (West New Guinea) dalam Sesi Kesepuluh United Nations Permanent ini. Forum tentang Isu Masyarakat Adat pada tanggal 16 - 27 Mei 2011.

Kami ingin menjelaskan Debret of Decolonization and Ilegal Self Determination tentang penjajahan masa lalu dan waktu penjajahan saat ini di pulau West Guinea Baru kami karena keterlibatan PBB tahun lalu dan Amerika Serikat untuk mendorong orang Belanda memindahkan pemerintahan New Guinea Belanda (Papua Barat) ke Indonesia dengan nama IRIAN Jaya (sekarang dikenal sebagai Papua Barat) sejak tahun 1963 melalui Penentuan Nasib Sendiri pada tahun 1969 karena dilakukan oleh 400 perwakilan masyarakat adat Papua dan 600 orang Indonesia (bukan penduduk asli Papua Barat ).

Papua Barat adalah Bagian Barat dari pulau New Guinea di Samudra Pasifik Selatan (termasuk ke dalam Oseania dan bukan milik Asia) karena pulau ini didirikan dari lempengan tektonik lempeng Australia dan lempeng Pasifik lama masa lalu.

Masyarakat adat Papua berasal dari Australia ketika pulau ini terhubung sebelum glasial.1

Angka. 1: Peta terpisah dari New Guinea, Australia dan Antartica

Sumber Daya: Australia Departemen Lingkungan Hidup, Air, Warisan, dan Seni

Orang Indonesia berasal dari India, Yunani, dan China Selatan, jadi mereka memiliki rambut panjang yang berbeda dengan orang Papua yang memiliki rambut hitam kusut dan kulit hitam seperti Aborigin Australia.

Tapi saat glasial, maka pulau Indonesia terpisah satu per satu sampai di pulau Maluku. Ketika mereka (orang Indonesia dari Maluku) tiba pertama kali di Barat, mereka mencari burung surga lalu mengajar orang asli Papua dengan agama Islam. Beberapa orang Arab juga datang dan menyebut pulau Papuwah ini (sekarang Papua) dengan makna perbudakan. Selanjutnya Spanyol datang ke pulau ini dan menyebutnya Nova Guinea (New Guinea) karena penduduk asli Papua sama dengan tanah koloni mereka di Afrika (sekarang negara Guinea). Inilah pertama kalinya Eropa datang untuk melakukan kolonisasi di pulau ini. Setelah itu, kemudian Portugis datang dan menyebutnya Papua menurut orang Arab di pulau jajahan mereka di Maluku. Spanyol datang juga untuk kedua kalinya dan mereka memanggil Isla Del Oro (Pulau Emas) akhirnya orang Eropa Kerajaan Inggris, Kerajaan Belanda, dan Jerman menandatangani Perjanjian London pada bulan Agustus 1828 kemudian memisahkan pulau New Guinea menjadi tiga bagian (Netherlands New Guinea, British Papua, dan Germany New Guinea). Belanda Nugini sekarang adalah Papua Barat, Papua Inggris di negara bagian Selatan Papua Nugini, dan Jerman Nugini di utara Papua Nugini (semua bagian terdaftar di Wilayah Tanpa Diri Sendiri sejak tahun 1945 - 1952).

Angka. 2. Peta Tertua di Nugini

Sumber: Museum Nasional Jerman

Angka. 4. Peta Kolonialisme di pulau New Guinea oleh Belanda, Jerman dan Inggris

Sumber: Tangkap & edit dari Google Earth oleh John Anari

Akhirnya Belanda mengklaim pulau ini dengan mendirikan Fort Dus Bus di Kaimana, Papua Barat pada tanggal 24 Agustus 1828. Kemudian mendirikan Kantor di Manokwari dan kemudian Provinsi Belanda New Guinea yang terpisah dari Provinsi Hindia Belanda (sekarang adalah Indonesia) oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 1910, jadi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag - Belanda sejak 1949 tidak pernah setuju untuk menempatkan Belanda ke Guinea Hindia Belanda. Tapi Indonesia selalu menekan Belanda untuk memberi pulau New Guinea ke Indonesia sehingga Belanda setuju untuk membahas New Guinea satu tahun kemudian namun pada tahun 1950 Indonesia memupuk Kesepakatan Konferensi Meja Bundar sehingga Belanda masih memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan New Guinea Independent di bawah pemerintahan Belanda.

Angka. 5. Fort Dus Bus di Teluk Triton, Kaimana (Kiri) dan Kantor Gubernur New Guinea di Manokwari (Hak)

Sumber: Gambar oleh Charles. A. M. Imbiri, ST dan John

Anari

Angka. 6. Grave of Class Lulofs (1873 -1922), Gubernur Pertama Belanda New Guinea

Sumber: Gambar oleh John Anari

Selanjutnya pada tahun 1941 - 1942, Jepang mengebom dan menguasai Pulau Utara di New Guinea Barat namun tidak terlalu lama karena sekutu AS dengan Belanda, Prancis, dan Inggris kembali untuk mendorong orang Jepang keluar dari West New Guinea kemudian mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa di 1945. Jadi, sekutu AS memberi administrasi kepada West New Guinea ke Belanda pada tanggal 22 April 1944. Jadi, Belanda mempersiapkan diri independen ke West New Guinea pada tahun 1944, akhirnya Belanda memasukkan administrasi New Guinea ke dalam daftar Dekolonisasi di Wilayah Tanpa Diri 1945 - 1999 (lihat wilayah Non-Self Governing) .2

Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Jepang pada 17 Agustus 1945 PBB tidak pernah menyetujui deklarasi tersebut. Dan juga setelah deklarasi mereka, parlemen Indonesia mereka yang didirikan tapi Jepang membuat dan membahas tentang wilayah mereka hanya dari pulau Sumatera di Barat sampai Maluku di Timur. Diskusi ini terjadi pada 18 Agustus 1945 setelah deklarasi di bawah kendali Jepang. Ketika deklarasi mereka, pria asal Jawa (Indonesia) yang tinggal di Hollandia (sekarang adalah Jayapura, ibu kota Provinsi Papua sekarang) mencoba memprovokasi murid-muridnya di Sekolah Pemerintah di Hollandia, jadi mereka melakukan gerakan bawah tanah dengan nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Belanda) atau Ikuti Indonesia Melawan Belanda. Namanya Soegoro Atmoprasodjo

Gambar.7. Diskusi Parlemen Indonesia tentang wilayah mereka pada 18 Agustus 1945 

Sumber: http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml

Angka. 8. Sugoro Atmoprasodjo Sumber: Buku Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Setelah Indonesia merdeka sepenuhnya dari Belanda pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haad pada tahun 1949, Mereka mencoba untuk mengambil alih wilayah Papua Barat ke wilayah Indonesia. Tapi Belanda tidak setuju dengan mereka, jadi Indonesia memulai kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1950 yang kemudian bergabung dengan Komunis Rusia dan China, sehingga Indonesia mendirikan Partai Komunis mereka dan juga mendapat senjata dari Rusia untuk mengusir Belanda dari New Guinea Barat. Akhirnya, Indonesia mengirim pasukan mereka ke Papua Barat setelah Papua Barat merdeka dari Belanda pada 1 Desember 1961.

Angka. 9. Konferensi Meja Bundar di Den Haag - Nederland, 1949 Sumber: www.swaramuslim.net

Angka. 10. Parlemen New Guinea Barat mendirikan Bendera Nasional Papua Barat, Lagu Kebangsaan Nasional, dan Lengan Lengan Nasional pada tanggal 19 Oktober 1961.

Sumber: Radio Omroep Dok 2 Hollandia

Angka. 11. Publikasi West New Guinea Independen oleh Koran New York Times.

Sumber: www.wpik.org

Angka. 12. Bendera Nasional Papua Barat 

Sumber: Desain oleh John Anari, Dibuat oleh Markus Wonggor Kaisiepo

Angka. 13. Lambang Nasional Lengan Papua Barat

Sumber: Calender Nieuw Guinea Raad tahun 1961, Dibuat oleh Markus Wonggor Kaisiepo

Angka. 14. Lagu Kebangsaan Papua Barat 

Sumber: http://www.antenna.nl/wvi/image/tanahku.png, Dibuat oleh Ishack Samuel Kijne

Karena itu, begitu pula Amerika Serikat dan sekutu lain yang takut kemudian mendorong Belanda juga. Dan juga, ketika ahli geologi Belanda dan Amerika Serikat menemukan gunung mineral di West New Guinea pada tahun 1961 sehingga AS berbohong dan menekan Belanda untuk mengalihkan administrasi West New Guinea untuk bergabung ke Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan menandatangani Perjanjian New York di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini.

Markas Besar pada tanggal 15 Agustus 1962. Althoguh Komisi Pasifik Selatan, seperti yang sebelumnya disebut SPC, didirikan di Australia pada tanggal 14 Februari 1947 di bawah Kesepakatan Canberra oleh enam 'pemerintah yang berpartisipasi' yang kemudian mengelola wilayah di Pasifik: Australia, Prancis, Baru Selandia, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.4 Mereka mendirikan organisasi tersebut untuk mengembalikan stabilitas ke kawasan yang telah mengalami turbulensi Perang Dunia Kedua, untuk membantu dalam mengelola wilayah-wilayah tergantung mereka dan untuk memberi manfaat bagi masyarakat Pasifik.

Jadi, Freeport McMoran Company dari Amerika Serikat memberi perhatian kepada pemerintah AS untuk memainkan peraturan tersebut dan akhirnya mereka mengirim wakil mereka Mr. Elsworth Bunker sebagai mediator dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya, di bawah AS, mereka meminta agar pemerintah Belanda menghadiri pertemuan ilegal di Virgina dan Roma sehingga mereka membuat Persetujuan Roma pada tanggal 30 September 1962 setelah menandatangani Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962.

Perjanjian ini diadakan di Roma, Ibukota Italia pada tanggal 30 September 1962 setelah Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Persetujuan ini datang karena saran dari Mr. Elsworth Bunker. Itu ditandatangani oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Kerajaan Nederland.6

Perjanjian Roma antara lain meliputi:

1. Referendum atau Undang-Undang Pilihan Bebas yang ditetapkan untuk tahun 1969 dalam Persetujuan New York Agustus 1962. Ditunda atau mungkin dibatalkan. 

2. Indonesia untuk memerintah Papua Barat selama dua puluh lima tahun ke depan (25) mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1963. 

3. Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pilihan Bebas atau Referendum adalah "sistem musyawarah" sesuai dengan praktik Parlementer Indonesia. 

4. Laporan akhir PBB tentang pelaksanaan Undang-Undang Pilihan Bebas yang diajukan ke Majelis Umum PBB dapat diterima tanpa adanya perdebatan terbuka. 

5. Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melakukan investasi melalui Perusahaan Negara Indonesia untuk Eksplorasi mineral, minyak bumi dan sumber daya lainnya di Papua Barat. 

6. Amerika Serikat menjamin Asian Development Bank US $. 30 juta akan diberikan kepada United Nations Development Programe (UNDP) untuk mengembangkan Papua Barat selama Periode dua puluh lima (25) tahun.

7. Amerika Serikat menjamin dana Bank Dunia bagi Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi dimana orang Indonesia dimukimkan kembali di Papua Barat mulai tahun 1977.

Persetujuan ini ditandatangani di ibukota Italia, Roma pada tanggal 30 September 1962 setelah Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB. Itu ditandatangani oleh 3 negara; yaitu Republik Indonesia, Kerajaan Nederland, dan Amerika Serikat.

Angka. 15. Soekarno (Presiden Indonesia) dan Nikita Kurscev (Presiden Rusia) di sebelah kiri dan Soekarno bersama Komunis Kuba, Che Guevara Sumber: Autralia Dokumenter Film dan United Nation Centre of Information di Jakarta

Angka. 16. New York Agreement, 15 Agustus 1962. Soebandrio dari Indonesia (kiri) dan Van Royen dari Belanda (kanan) dan Elsworth Bunker di belakang Van Royen Sumber: http://oppb.webs.com/apps/blog/show/3715548- kegagalan-dekolonisasi-papua-barat

Akhirnya, menurut Perjanjian New York, Belanda harus meninggalkan Western New Guinea pada 1 Oktober 1962 dan mengalihkan administrasi West New Guinea ke Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Tapi UNTEA membuat kesalahan besar di West New Guinea karena menghapus atribut dan komponen dari Negara Bagian New Guinea Barat seperti Polisi Papua, Militer Papua, Parlemen Papua (Nieuw Guinea Raad), Bendera Papua, Lengan Lambang Papua, dan lain-lain. Tapi hanya di New Guinea Barat Golden (mata uang Papua Barat) mereka masih menggunakannya dan Saat ini administrasi dialihkan ke Indonesia pada 1 Mei 1962, mata uang ini berubah menjadi IRIAN Barat Rupiah. Kemudian, itu berubah menjadi Rupiah hanya seperti mata uang Indonesia hari ini.

Angka. 17. Mata Uang dari New Guinea Baru Sumber: http://4.bp.blogspot.com/_yulosiVT3PU/TSXMbK5dvI/AAAAAAAAAEY/9DbfC216oqI/s1600/set+borneo.jpg dan http://i6.photobucket.com/albums/ y202 / omarhadad / Paper% 20Notes / 1950NetherlandsNewGuinea1Gulden.jpg

Angka. 18. Militer Papua Barat di Manokwari Sumber: Museum Leger, Belanda

Sebelum Bertindak No Choice (Penentuan Narkoba ilegal) menurut New York Agreement pasal 18 tahun 1969, Indonesia telah menandatangani kontrak pertama dengan Freeport McMoran Company pada tahun 1967 untuk mengeksploitasi gunung mineral di Papua Barat oleh Soeharto walaupun belum dilantik sebagai presiden Indonesia. Jadi, sekarang 22 negara dengan Freeport Company mengeksploitasi gunung Mineral di West New Guinea. Kedua conract sebelum akhir pertama conract, juga. Itu tidak mungkin tapi kenyataan.

Angka. 19. Bendera negara yang mengeksploitasi Mineral di Nugini Barat Sumber: Gambar Bandara Internasional di Timika - Nugini Barat

Figure. 20. Forest Degradation and River Poluted by Freeport Company in West New Guinea Sources: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport/

Untuk memenangkan Penentuan Nasib Sendiri, maka Indonesia harus memberantas penduduk asli Papua sehingga kekuatan mereka menurun. Oleh karena itu, dua pemimpin Papua Martin Jimmy Wambrauw dan Permenas Ferry Awom diperintahkan oleh Suharto ke Manokwari pada tahun 1965 untuk melakukan kudeta Komunis di Manokwari namun keduanya mengubah langkah menuju perjuangan pembebasan nasional di Papua Barat. Akhirnya, pemberontakan tersebut meletus pada acara Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tanggal 26 Juli 1965 di Kebar yang dipimpin oleh John Jambuani dan 28 Juli di Manokwari, dipimpin oleh Permenas Awom. Pindahkan untuk tumbuh dan subur sampai hari ini dan akan terus bertambah jika masih ada Pemerintah Indonesia di Papua Barat.

Angka. 21. Permenas Awom bertemu dengan Jenderal TNI Jenderal setelah mereka membohongi dia untuk menguasai Papua Barat hanya 25 tahun sesuai dengan Persetujuan Roma. Sumber: http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm

Indonesia akhirnya berhasil membunuh lebih dari 500.000 penduduk asli Papua sehingga populasi sensus pada tahun 1969 berkurang menjadi 800.000 jiwa yang terdiri dari kombinasi antara orang asli Papua dan masyarakat Indonesia. Padahal dalam laporan tahunan Menteri Luar Negeri Belanda kepada Sekretaris Jenderal Majelis Umum PBB tahun 1961, jumlah orang Papua sebanyak 1 juta orang. Ini karena operasi militer Indonesia dari tahun 1963 sampai 1969.8

Mendekati pelaksanaan penentuan nasib sendiri sesuai Pasal 18 Traktat New York, yang berbunyi sebagai berikut: 

Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan dan partisipasi dari Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnya, untuk memberi rakyat wilayah tersebut, kesempatan untuk menerapkan kebebasan memilih. 

Pengaturan tersebut meliputi : 

a. Konsultasi (musyawarah) dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang harus diikuti untuk memastikan kehendak bebas penduduk. 

b. Penentuan tanggal aktual pelaksanaan pilihan bebas dalam periode yang ditetapkan oleh Persetujuan ini. 

c. Formulasi pertanyaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penghambat untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tetap tinggal di Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia?

d. Kelayakan semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan natoinsl asing untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri untuk dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional, yang merupakan penghuni pada saat penandatanganan Persetujuan ini, termasuk para penduduk yang berangkat setelah 1945 dan yang kembali ke wilayah tersebut untuk melanjutkan tinggal setelah penghentian pemerintahan Belanda.

Fakta itu sendiri telah dilanggar karena UNTEA tidak dengan Indonesia bersiap untuk melaksanakan proses Penentuan Nasib Sendiri karena UNTEA telah berlangsung 1 Mei 1962 sebelum Penentuan Nasib Sendiri diadakan pada tahun 1969. 

Dalam paragraf ini juga dilanggar oleh Indonesia karena tidak mengadakan konsultasi dengan semua anggota Dewan di seluruh pulau Papua, namun baru berkonsultasi pada tanggal 24 Maret 1969 di Jayapura dan kemudian memutuskan bahwa proses pelaksanaan Dewan Poll dilakukan sesuai praktik Parlemen Indonesia. Anehnya lagi, tiba-tiba terpilih di tahun 1025 yang terdiri dari perwakilan orang asli Papua 400-an dan 600-an Indonesia. Ini bukan pemilihan bebas karena tidak ada kebebasan untuk pria dan wanita dewasa sesuai dengan paragraf d Perjanjian New York.10

Untuk memenangkan penentuan nasib sendiri ini, maka Indonesia dan Amerika Serikat memainkan peran mereka untuk menghentikan semua dan membiarkan pemerintah Indonesia bertindak dalam persiapan ini. Jadi, Indonesia melakukan Operasi Khusus sebelum Bertindak No Choice di bawah Brigade Jenderal Ali Murtopo. Dia adalah Panglima Operasi Khusus ini di bawah Strategi Komando Angkatan Darat Indonesia atau Komando Strategi Angkatan Darat Indonesia (disingkat KOSTRAD).

Angka. 22. Brigadir Jenderal, Ali Murtopo.

Sumber: http://oppb.webs.com/apps/blog/show/1624869-analisis-penyebab-konflik-papua

KOSTRAD membawa orang-orang Papua ke 400-an dan memasukkan mereka ke dalam asrama penjara yang dijaga oleh militer Indonesia sehingga tidak boleh bertemu dengan keluarga mereka. Kemudian memaksa mereka untuk menolak kemerdekaan Papua dan harus memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Setiap hari mereka hanya mengancam dan merayu untuk diintegrasikan ke Indonesia. Jika mereka melawan, maka mereka akan dibunuh oleh militer Indonesia. Sementara warga Papua yang tidak ikut serta dalam Konsultatif Dewan peserta, mereka ditangkap dan ditahan agar tidak mengganggu proses pelaksanaan Penentuan Nasib sendiri.

Angka. 23. Orang-orang pribumi Tahanan di Markas Besar Militer Indonesia, Ifar Gunung

Sumber: Pusat Studi Perdamaian dan Konflik - Universitas Sydney

Akhirnya, proses Penentuan Nasib Sendiri dimenangkan oleh Indonesia meski perwakilan PBB Fernando Ortisan hanya bisa mengamati dan tidak dapat mengambil tindakan meski prosesnya tidak sesuai dengan standar internasional seperti yang tercantum dalam New York Agreement bab 18.

Angka. 24. Perwakilan Penentuan Nelayan Ilegal di Wilayah Fakfak (kiri) dan lambang PEPERA

Sumber: Informasi dari Republik Indonesia

Angka. 25. Perwakilan Penentuan Nelayan Ilegal di Wilayah Wamena (kiri) dan Sekretaris Jenderal misi PBB Bapak Ortisan Fernando berbicara dengan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bapak Amir Mahcmud. 

Sumber: Informasi Departmen Republik Indonesia

1969 November 06 Sekjen PBB U Thant menyampaikan laporannya tentang Undang-Undang untuk UNGA. Ini terdiri dari sebuah ringkasan sendiri yang diikuti oleh laporan dari Ortiz Sanz dan orang Indonesia. 

1969 November 13-19 Rangkaian pertemuan pleno diadakan di UNGA untuk membahas sebuah resolusi yang 'mencatat' hasil UU dan pemenuhan peran PBB dalam prosedur tersebut. Resolusi ini disponsori oleh Belgia, Indonesia, Luksemburg, Malaysia, Belanda dan Thailand. 1969 18 November Sejumlah perwakilan Afrika di PBB mengadakan pertemuan 'badai' atas Undang-Undang tersebut dan menolak untuk menerima perwakilan tetap Indonesia. 

1969 November 19 suara UNGA oleh 58 sampai 31 dengan 24 abstain untuk menolak sebuah langkah oleh Dahomey untuk penundaan untuk konsultasi lebih lanjut mengenai Undang-Undang tersebut. 

Kemudian suara oleh 60 sampai 15, dengan 39 abstain, untuk menolak amandemen Ghanian terhadap resolusi tentang Undang-Undang yang menyerukan tindakan bebas pilihan bebas di Irian Barat pada akhir tahun 1975.

Akhirnya, suara UNGA oleh 84 ke none dengan 30 abstain untuk mengeluarkan resolusi yang tidak disengaja pada Undang-undang tersebut. 1969 15 Desember 286 pengungsi dari daerah perbatasan selatan menerima tawaran amnesti dan diterbangkan ke Merauke; 40 orang lagi berjalan kembali melintasi perbatasan.

Angka. 26. Resolusi Majelis Umum PBB no. 2504 tentang Mengambil Catatan atas Laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sumber: Departemen Publikasi dan Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Angka. 27. Tempat perlindungan Papua Barat melintasi perbatasan terbang untuk menyelamatkan mereka di Papua Nugini.

Sumber: Dokumen Gerakan Papua Merdeka.

Inilah keterlibatan PBB dalam Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat akhirnya mereka gagal melakukannya sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York dan gagal di dalamnya misi sesuai dengan Piagam PBB pasal 73.13
 

Situasi kekerasan HAM saat ini yang buruk saat ini di New Guinea Barat karena keterlibatan PBB untuk membiarkan penduduk asli Papua Barat menderita di tanah akibat oleh penjajahan Indonesia. Begitu banyak migran terbang ke pulau ini maka pribumi di sini menjadi minoritas karena sekarang Indonesia adalah 1.852.297 orang (51,27%) orang Indonesia dan pribumi Orang Papua hanya 1.760.557 orang (48,73%). Jadi, sekarang total populasi sejak sensus Indonesia di tahun 2010 adalah 3.612.854 orang (100%) .

Degradasi hutan masih berlanjut hingga saat ini karena pemerintah Indonesia masih memberi Kayu Perusahaan mereka yang dioperasikan di pulau New Guinea Barat. Dan juga minyak dan gas mereka masih tercemar karena di sini tidak ada perusahaan pengolahan limbah, Begitu banyak perusahaan mineral yang diijinkan, juga oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan degradasi hutan di Papua Barat.

Begitu banyak aktivis Papua yang dipenjara dan dibunuh oleh TNI dan Polri juga. Begitu banyak sejarah manipulasi Papua Barat di dunia dan di Indonesia juga.

Angka. 28. Kekerasan Hak Asasi Manusia dan Genosida masih dalam proses oleh Militer dan Polisi Indonesia.

Sumber: www.facebook.com/oppb.wpio

Angka. 29. Degradasi Hutan di Papua Barat oleh Perusahaan Kayu (kiri) dan Degradasi Hutan oleh Transmigran Indonesia yang disetujui oleh Bank Dunia sesuai dengan Persetujuan Roma.

Sumber: www.facebook.com/oppb.wpio

Angka. 30. Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2001

Sumber: Photograper oleh John Anari

Angka. 31. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNLA) Sumber:

 www.facebook.com/oppb.wpio

Jadi, oleh Sesi Kesepuluh dari Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, kami merekomendasikan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meninjau kembali keterlibatan mereka dalam Pembangkangan Dekolonisasi dan Penetapan Nelayan Ilegal di New Guinea Baru.

PBB dapat memberikan Hak Untuk Penentuan Nasib Sendiri Menurut pasal 3 Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat dan juga sesuai dengan pasal 1 ICCPR.

REFERENCES

- Chapter of United Nations. DECLARATION REGARDING NON-SELFGOVERNING TERRITORIES.  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter11.shtml

- Committee 24. Trust and Non Self Governing Territories, 1945 – 1999. http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust2.htm - Mr. H. J. Sorolea. Azas-Azas Tatanegara Nederlands Niuew Guinea Jilid II. Diterjemahkan oleh P. J. Merkelijn. Pustaka Rakyat. 1961. Hollandia. 

- Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo. Misteri Pulau Berusia Jutaan Tahun. http://misteridigital.wordpress.com/2007/06/30/misteri-pulau-berusiajutaan-tahun - Jim Elmslie. West Papua Demographic Transition and the 2010 Indonesia Census: “ Slow Motion Genocide” or Not ?.

http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/West_Papuan_D emographics_in_2010_Census.pdf

 - West Papua Indigenous Organization. Western New Guinea. http://oppb.webs.com/Western_New_Guinea.pdf

- West Papua Indigenous Organization. New York Agreement. http://oppb.webs.com/nyaagreement.htm

- Nederland Ministry of Foreign Affair & Ministry of Home Affair. Report on Nederland New Guinea for  the Year 1961 Presented to Secretary General of United Nations Pursuant to Article 73(e) of  the UN Charter.

- West Papua Indigenous Organization. FREE PAPUA MOVEMENT HISTORY. 2009. By John Anari. http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm

- South Pacific Commission. History of SPC. http://www.spc.int/en/aboutspc/history.html - West Papua Indigenous Organization. ROME AGREEMENT 30 SEPTEMBER 1962. Update 2009. http://oppb.webs.com/romeagreement.htm

- Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Jakarta. 1986

- Understanding West Papua. http://www.understandingpapua.com/?page_id=34 - Brad Simpson.  Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice". The National Security Archive, George Washington University. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/index.htm

PERJANJIAN RAKYAT, 30 SEPTEMBER 1962

DENGAN INI MENGUMUMKAN

Kepada semua Negara bahwa: 

1. Berdasarkan Piagam PBB Pasal 73 bagian a dan b;

2. Berdasarkan Prinsip Deklarasi PBB tentang pemberian kemerdekaan bagi daerah tak berpemerintahan sendiri dan orang-orangnya, seperti yang tertulis dalam Resoulusi PBB No. 1514 (XV) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Sidang ke-15 dari 20 September sampai 20 Desember 1960; 

3.  Berdasarkan Hak kami yang tidak dapat diganggu-gugat, kami penduduk bagian Barat Papua, harus memiliki Negara sendiri. 4. Sesuai dengan hasrat dan keinginan bangsa kami untuk kemerdekaan, melalui Komite Nasional dan Parlement kami, Dewan New Guinea, mendesak Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Belanda bahwa mulai tanggal 1 November 1961:

a. Bendera Nasional Papua Barat harus dinaikan di samping Bendera Kerajaan Belanda.

b. Lagu Kebangsaan kami Hai Tanah Ku Papoea dinyanyikan dan dimainkan bersamaan dengan Lagu Nasional Kerajaan Belanda.

c. Nama Negara kami menjadi Papoea Barat. d. Nama Bangsa Kami adalah Bangsa Papua. 

Dengan melihat ke depan, kami, bangsa Papoea, Menginginkan Posisi Kami Sendiri, Sejajar Dengan Bangsa-bangsa Merdeka dan Sejajar Dengan Bangsa-bangsa itu.

Kami bangsa Papoea ingin hidup dalam Perdamaian dan Turut Memelihara Perdamaian Dunia.

Melalui manifesto ini kami memanggil semua penduduk yang mencintai Negara ini dan bangsanya untuk menyebarkan manifesto ini dan memegangnya, sebagai landasan untuk Kemerdekaan Bangsa Papoea.

Hollandia, 19 Oktober 1961

Hollandia, 19 Oktober 1961

1.    J.E. Bonay 

2.    N. Tanggahma 

3.    H.I. Bauw 

4.    Sp. Malibela 

5.    T. Dansidan 

6.    W. Giay 

7.    O. Nemnay 

8.    A. Sefa 

9.    J. Manory 

10. L. Ayamiseba

11.  M. Rumainum

12. W. Inury 

13. D. Sawom 

14. P. Poana 

15. A. Onim 

16. F.J.S. Rumainum 

17. E. Itaar 

18. M. Suwaé 

19. J.J. Roembiak 

20. J. Jaab 

21. M. Onggé 

22. P.H. Jochu

23. Iz. Menufandu 

24. M. Wai 

25. N. Jouwe 

26. H. Mori Muzendi 

27. P. Koejab 

28. W. Zonggonao 

29. F. Jufuway 

30. A.J.A. Rumtoboy 

31. E. Noembery 

32. J.S. Dekeniap 

33. S.L. Rumadas

34. T.S. Akwan 

35. H. Jomungga 

36. M. Buotabui 

37. F. Torey 

38. M.W. Kaisiëpo 

39. B. Gebze 

40. Th. Mezet

Sumber : Email: admin@oppb.org; URL: www.oppb.org

Share on Google Plus

ABOUT ME Andy Giyai

Hidup berjuang demi masyarakatku yang selalu di tindis, di bunuh, di rampok, di siksa seperti binatang buruan di hutan oleh Militerisme Aparat Polisi dan Tentara Nasional Indonesia dan di curi, di rampas serta di kuras habis hasil kekayaan alamku pribumi West Papua oleh negara Indonesia dengan mengupdate berbagai Informasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di atas tanahku Papua Barat melalui media Web Online pribadi atau di dunia internasional secara berimbang dan beragam".