Oleh Dr. Socratez
Yoman, MA
Pada Juni 1969 Duta
Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia secara rahasia sampaikan
kepada Dr. Ferbando Ortiz Sanz Perwakilan Sekjen PBB untuk mengawasi
pelaksanaan pepera 1969 di West Papua, "95% orang-orang Papua mendukung Gerakan
Kemerdekaan Papua". (Sumber: Dok. W.Lydman's Report, July 18, 1969, in
AA).
Duta Besar Indonesia,
Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "...banyak orang Papua kemungkinan tidak
setuju tinggal dengan Indonesia". ( Sumber: Dok. Laporan Resmi Sidang Umum
PBB mm ex 1, alinea 126).
Dr. John Saltford
mengemukakan: " Dr. Fernando Ortiz Sanz sendiri menyampaikan laporan bahwa
banyak pernyataan yang dia terima dalam akhir minggu tahun 1969 adalah melawan
Indonesia, dengan demikian, alasan yang dapat diterima dalam kesimpulan jumlah
60% pernyataan ditujukkan kepada PBB adalah melawan Indonesia dan Setuju Referendum
secara Jujur dan Terbuka..." ( Saltford: United Nations Involment With the
Act of Free Self-Determination in West Papua 1968 to 1969).
Adapun bukti-bukti
lain adalah "...156 dari 179 pernyataan yang masih tersimpan, sesuai dengan
semua yang diterima sampai tanggal 30 April 1969, dari seluruh pernyataan ini,
95 pernyataan Anti/Melawan Indonesia, 59 Pernyataan Pro Indonesia, dan 2 Pernyataan
adalah Netral". ( Sumber resmi: Dok. PBB di New York: Six lists of
summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz,
August 1968 to April 1969: UN Series 100, Box 1, File 5). 
Para pembaca artikel
yang mulia dan terhormat, apa yang dikutip tadi adalah peristiwa ketidakadilan
yang benar-benar terjadi 48 tahun lalu pada 1969.
Setelah peristiwa yang
tidak adil dan kejahatan seperti itu, Pemerintah Indonesia membangun Pendidikan
TK-PT di West Papua. Dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dan melalui
buku-buku diajarkan tentang Sejarah Indonesia, Pahlawan Indonesia, Budaya Indonesia
dan Bahasa Indonesia. Semua simbol-simbol Indonesia
[23/8 9:02 PM]
Socratez Yoman: diajarkan. Seminar Pendoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
(P4) di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. NKRI harga mati dikampanyekan di
berbagai media dan berbagai kesempatan.
Upacara setiap hari
Senin dan upacara 17 Agustus dan 1 Mei dan 10 November diadakan dgn melibatkan
seluruh siswa dan mahasiswa. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan dibacakan
Pancasila dan Sumpah Pemuda.
Pertanyaannya ialah :
1. Apakah melalui Pendidikan
dan Pembangunan Pemerintah RI selama 48 tahun di West Papua sudah menurunkan
atau menghilangkan dari jumlah 95% rakyat West Papua yang mendukung Merdeka?
2. Apakah Pemerintah RI
sudah membangun Nasionalisme ke Indonesiaan dan ideologi yg bebar bagi rakyat
dan Bangsa West Papua dengan menghilangkan 95% tadi?
3. Apakah Pemerintah RI
telah memenangkan hati Rakyat dan bangsa West Papua untuk tetap setia pada
Republik Indonesia?
Jawabannya adalah Pemerintah
Republik Indonesia Gagal Total Membangun Nasionalisme ke Indonesiaan bagi Rakyat
dan Bangsa West Papua.
Justru sebaliknya Pemerintah
Indonesia dengan gemilang dan sukses melahirkan United Liberation Movement for
West Papua (ULMWP).
Tantangan terbesar
bagi Pemerintah Indonesia hari ini adalah yang berjuang untuk West Papua
Merdeka adalah semua generasi yang di didik dengan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia. Jika realitasnya demikian, ada
sesuatu yang tidak beres dalam proses pengintegrasian West Papua ke dalam
wilayah Indonesia.
Generasi muda ini
menyadari bahwa Pemerintah RI dengan gemilang menduduki dan menjajah Rakyat
West Papua dan menghancurkn, melumpuhkn, menghilangkn/ memusnahkn Penduduk Asli
West Papua secara Sistematis dan Terstruktur.
Penduduk Asli West
Papua telah terpinggir dan semua kekayaan mereka, seperti Tanah, Gunung, Hutan,
Bukit, Kali, Batu, Ikan, Kelapa, Sagu, Pinang telah beralih tangan ke tangan
para Penjajah Politik dan Penjajah Ekonomi.
Pelanggaran berat HAM
sebagai kejahatan Negara selama 48 tahun minta pertanggunjawaban. Kasus seperti
penembakan
[23/8 9:02 PM]
Socratez Yoman: 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014 sampai saat ini pelakunya
dari aparat keamanan tetapi dibiarkan saja. Kasus Biak Berdarah, Wasior, Wamena
Berdarah, Theys Hiyo Eluay, Aristoteles Masoka, Kasus Penembakan Yawan Wayeni,
Opinus Tabuni, Mako Tabuni, Kelly Kwalik, Omanggen Wonda, Pdt. Elisa Tabuni,
Yustinus Murip dan Ratusan bahkan Ribuan Penduduk Asli West Papua yang dibantai
oleh Negara belum pelaku yang Diadili dan Penjarakan.
Para pembunuh dan
pelaku kejahatan diberikan gelar pahlawan nasional dan dipromosikan pangkat dan
jabatan. Apakah Watak dan perilaku Pemerintah seperti ini bisa menekan jumlah
95% Rakyat dan Bangsa West Papua yang mau Merdeka?
Slogan NKRI harga
mati. Kunjungan Presiden berkali-kali ke West Papua. Pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan tidak mampu mereduksi 95% Rakyat dan Bangsa West Papua yang
berjuang untuk Merdeka.
Walaupun Pemerintah Republik
Indonesia berbohong tentang Persoalan West Papua di berbagai level di tingkat Lokal,
Nasional, Regional dan Internasional.
Tetapi, yang jelas dan
pasti: Rakyat dan Bangsa West Papua diterima dan diakui oleh Komunitas Lokal, Nasional,
Regional dan Internasional bahwa apa yang diperjuangkan berbasis Kebenaran,
berbasis Keadilan demi Kemanusiaan, Kesamaan Hak serta Derajat demi Perdamaian
Abadi.
Sudah waktunya ULMWP
dengan Pemerintah RI duduk berdialog dan berunding secara damai dalam semangat
kesetaraan tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Kasus GAM-RI
adalah referensi yang sudah teruji bagi pemerintah RI.
Saran saya, lebih baik
Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk berunding dengan ULMWP.
Jika pemerintah RI terlambat, akan kehilangan muka di arena Internasional dengan
masalah kejahatan kemanusiaan dan Pelanggaran Berat HAM di West Papua. Semoga
di dengar suara ini!
Terima kasih. Selamat
membaca.
------------
Penulis: Ketua
Umum/President Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
Alamat: Ita Wakhu
Purom, Numbay (Jayapura) West Papua.
0 komentar:
Posting Komentar