_________________
AG News-- Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti mengatakan dari catatan KontraS memperlihatkan kebebasan berekspresi di Papua mengalami kemerosotan karena adanya operasi militer di Papua.
Hal tersebut dikatakannya usai mengisi kegiatan Kuliah Umum dengan tema “Meninjau Kebebasan Sipil di Papua: Betulkah Dibatasi Demi Kepentingan Jakarta?”
“Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sebenarnya berdampak pada keamanan manusia Papua. Salah satunya, kita melihat ada jumlah pengungsi yang cukup banyak dan sampai hari ini juga belum ditindaklanjuti oleh negara,” ujar Fatia Maulidiyanti kepada The Papua Journal di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (FEB Uncen), Jayapura, Papua pada Rabu (17/05).
Dijelaskan Fatia, ada beberapa pembatasan-pembatasan ruang sipil diantaranya, penanggkapan sewenang-wenang, penyiksaan-peyiksaan dan juga pelarangan-pelanggaran atas aksi-aksi ataupun ruang publik yang semestinya menjadi ruang-ruang yang cukup bebas bagi masyarakat Papua untuk menyatakan pendapat orang Papua.
“Memang situasi saat ini, Papua itu dikendalikan oleh pemerintah pusat demi kepentingan orang-orang tertentu yang berdampak bagi rakyat Papua," ungkapnya.
Menurut Fatia Maulidiyanti, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Papua seharusnya harus ada keterlibatan masyarakat asli Papua. Dengan demikian, ia juga meminta kepada pemerintah agar warga Papua harus dihadirkan dalam setiap pengambilan keputusan.
"Peluncuran militer ke Papua, kita melihat bahwa tidak transparan terikait jumlah aparat TNI yang ada di Papua dan juga apa evaluasinya dari operasi militer. Ini yang justru berdampak pada kebebasan sipil pada situasi dan juga bagaimana sesungguhnya operasi militer ini juga yang menjadi akar persoalan dari apa yang terjadi di Papua," katanya.
Lanjut Fatia Maulidiyanti, jumlah dan indikator operasi militer tidak pernah diberitakan. "Kenapa jumlah segitu? sekarang sampai 15 ribu, apakah sebenarnya efektif atau apakah akan berdampak bagi kesejahteraan bagi rakyat Papua?"
“Nah, itu yang bisa jawab adalah orang-orang Papua yang selama ini tidak pernah ditanya sama Negara. Jadi, negara harus bisa menanyakan itu, kepada warga Papua dan mengevaluasi efektivitas dari operasi militer yang sampai hari ini sampai berpuluh-puluh tahun tidak ada efektivitas,”
https://www.thepapuajournal.com/tahan-papua/6988818942/fatia-maulidiyanti-beri-kebebasan-ekspresi-bagi-orang-asli-papua
0 komentar:
Posting Komentar